Oknum Wartawan Yang Latah : Soal Keterbukaan Informasi Publik Perlu Memahami Bukan Sekedar Paham, Kenali Lex Specialis Derogat Legal Generali !

Oleh : Romzi Hermansyah.R.SP (Roy) (Jurnalis Investigasi 2019, Madya angkatan II LSPR-Muda angkatan II/2012-PWI-DP) Lampung, Intisarinews.co.id – Keterbukaan informasi publik yang di atur dalam UU No 14 Tahun 2008 yang kini trend menjadi senjata para oknum yang konon katanya WARTAWAN. Dengan latah, kerap melayangkan surat cinta atas nama keterbukaan informasi publik, ke setiap perangkat daerah pemerintahan, mengait soal kegiatan pengelolaan angggaran dan sebagainya. Pada saat surat permohonan informasi publik tersebut belum bisa ditanggapi oleh pemangku kebijakan pada satuan kerja yang dituju, dengan dasar “Jengkel” di muat dalam sebuah berita, yang…

Loading

Read More

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki saat diwawancarai

Bandar Lampung – Provinsi Lampung menerima alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota dengan total mencapai 710.711 ton. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, merinci alokasi tersebut terdiri dari Urea 309.110 ton, NPK 387.830 ton, NPK khusus kakao 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta ZA 282 ton. “Total alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung tahun 2026 meliputi berbagai jenis pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan komoditas pertanian,” kata Rifki. Ketua Komisi II DPRD…

Loading

Read More

Bantuan Kemanusiaan Aprozi Alam untuk Lampung Utara

Intisarinews.co.id — Anggota DPR RI Komisi VIII, Aprozi Alam, turun langsung ke daerah pemilihan yang terdampak banjir di Kabupaten Lampung Utara untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, Selasa (3/2/2026). Bantuan tersebut disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam. Aprozi Alam menyampaikan, kehadirannya di lokasi banjir merupakan wujud kepedulian sekaligus tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik. Bantuan yang diserahkan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diperuntukkan bagi…

Loading

Read More

Pemprov Lampung Siapkan 100 Mesin Pengering Pertanian, DPRD: Ini Terobosan Luar Biasa

Bandarlampung (ISN): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam pengadaan mesin pengering (dryer) hasil panen pertanian sebagai langkah brilian dan berpihak langsung kepada petani. ‎ ‎Sebagai provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional untuk komoditas padi, singkong, dan jagung, Lampung kerap menghadapi persoalan klasik saat musim panen raya berlangsung bersamaan. Melimpahnya hasil panen sering kali tidak diimbangi dengan daya tampung pembeli, sehingga berujung pada penurunan harga bahkan kerusakan hasil panen. ‎ ‎“Ketika panen berbarengan, petani khawatir hasilnya tidak tertampung. Kalau dibiarkan,…

Loading

Read More

Ahmad Basuki Sebut Ekspor Rp 111 Triliun Harus Diikuti Hilirisasi Sawit dan Kopi

Bandar Lampung – Lonjakan nilai ekspor Provinsi Lampung yang menembus USD 6,64 miliar atau setara Rp 111,3 triliun sepanjang 2025 dinilai belum cukup jika komoditas unggulan masih dikirim dalam bentuk mentah. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan hilirisasi produk turunan kelapa sawit dan kopi menjadi kunci agar kekayaan alam Lampung memberi nilai tambah lebih besar di dalam daerah. “Kami menyambut baik capaian ekspor Lampung yang mencapai Rp 111 triliun pada 2025. Tapi hilirisasi sawit dan kopi harus menjadi kata kunci agar nilai tambahnya dinikmati masyarakat Lampung,” kata Basuki,…

Loading

Read More

Kuota Pupuk Subsidi Lampung 2026 Tembus 710 Ribu Ton, DPRD Sorot Pengawasan HET

Bandar Lampung – Provinsi Lampung menerima alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota dengan total mencapai 710.711 ton. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, merinci alokasi tersebut terdiri dari Urea 309.110 ton, NPK 387.830 ton, NPK khusus kakao 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta ZA 282 ton. “Total alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung tahun 2026 meliputi berbagai jenis pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan komoditas pertanian,” kata Rifki. Ketua Komisi II DPRD…

Loading

Read More

HPN 2026 Riza Fahlevi Sebut Pers Pilar Demokrasi Bangsa

Lampung – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Banten, pada 6 Februari 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema ini menegaskan posisi penting pers dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menopang ketahanan ekonomi nasional. Anggota DPRD Pesawaran, Riza Fahlevi, menilai tema HPN tahun ini sangat relevan dengan tantangan bangsa di tengah arus informasi digital yang semakin kompleks. Menurut dia, pers yang sehat bukan hanya diukur dari kebebasannya, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Ia menekankan bahwa pers merupakan salah…

Loading

Read More

Pemprov Lampung Luruskan Isu Supply–Demand Daging Sapi

Intisarinews.co.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan bahwa ketersediaan daging sapi dan kerbau di Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2025 berada dalam kondisi aman, stabil, dan mencukupi. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan perbedaan angka yang beredar di sejumlah publikasi terkait neraca supply–demand komoditas peternakan. Berdasarkan kajian teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, neraca supply–demand daging sapi dan kerbau Tahun 2025 justru menunjukkan surplus sebesar 3.955 ton. Surplus tersebut, diperoleh dari perhitungan komprehensif yang tidak hanya mengacu pada produksi daging dalam daerah, tetapi juga memasukkan komponen stok awal serta arus…

Loading

Read More

Komisi IV DPRD Lampung Bedah CSR Pelindo, Dorong Infrastruktur Lebih Transparan dan Berdampak

Bandarlampung (ISN): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Lampung, Senin (2/2). RDP tersebut menjadi langkah konkret Komisi IV dalam menindaklanjuti hasil rapat internal penyusunan program kerja Tahun 2026, sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang menyoroti sektor perhubungan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi, serta dihadiri jajaran anggota Komisi IV…

Loading

Read More

Lampung Terancam PAW?

Bandarlampung (ISN): Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran etik berat yang dilakukan anggota dewan. Jika dalam sidang etik terbukti terjadi pelanggaran serius, terlebih diperkuat bukti rekaman CCTV, BK menyatakan siap mengeluarkan rekomendasi terberat berupa pemberhentian. Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Surajaya menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan batas maksimal kewenangan BK dalam menjaga marwah lembaga legislatif. “Rekomendasi terberat itu pemberhentian. Tapi perlu dicatat, BK hanya memberi rekomendasi. Eksekusinya ada di partai politik yang bersangkutan,” ujar Abdullah, Senin (2/2). Abdullah tidak menampik bahwa insiden yang menyeret anggota DPRD…

Loading

Read More