Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk mentransformasikan transportasi publik melalui kehadiran layanan taksi listrik ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta mewujudkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang berwawasan lingkungan. Meski demikian, DPRD Lampung menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang jelas, komprehensif, dan berkelanjutan. Hal ini dinilai penting…

Bandar Lampung – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru menyisakan tanda tanya besar. Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru stagnan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka menyoroti adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ia menilai ada potensi masalah serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Secara data,…

Bandar Lampung – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru menyisakan tanda tanya besar. Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru stagnan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka menyoroti adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ia menilai ada potensi masalah serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Secara data,…

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung pada Senin, (12/01/2026). Audiensi tersebut dihadiri perwakilan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya yang tergabung dalam Pokmas. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait persoalan sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.…

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…