Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung (ISN) – Berkait dengan konflik lahan warga masyarakat dengan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT. Pelindo di Kecamatan Panjang Pidada dan Pemerintah Provinsi Lampung di Way Halim Way Dadi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 secara spesifik tidak menyebutkan adanya Hak Pengelolaan Lahan, demikian dijelaskan Senator Lampung, Andi Surya ketika menyikapi persoalan HPL Way Dadi dan Pelindo Panjang Pidada. Walaupun UUPA tidak mengatur, namun Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara masih tetap berlaku yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tentang…

Bandar Lampung (ISN) – Pendekatan hukum positif Republik Indonesia yang diupayakan oleh Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dalam menelaah permasalahan grondkaart PT. KAI merupakan aspek legal formal dari kehadiran perundang-undangan dan peraturan turunannya, bukan melalui pendekatan sejarah, apalagi dengan embel-embel peristiwa zaman Belanda sebelum republik ini merdeka, demikian sebut Andi Surya, Anggota DPD RI, ketika menyikapi persoalan lahan bantaran rel kereta api yang menjadi tuntutan warga pinggiran rel KA untuk disertifikasi. “Tidak bisa disebutkan melalui pendekatan hukum lalu terjadi anakronisme dalam menalar persoalan grondkaart, karena pendekatan sejarah penjajahan Belanda…