Kategori: BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026). Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif pemerintahan, melainkan ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. Gubernur Mirza memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika…

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sebanyak 133 ekor sapi dan dua ekor kambing untuk pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Dari total 133 ekor sapi tersebut, sebanyak 65 ekor berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung yang dihimpun melalui zakat dan infak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung, Yuri Agustina Primasari mengatakan hewan kurban tersebut akan didistribusikan ke berbagai daerah di Provinsi Lampung. “Nanti akan didistribusikan ke 15 kabupaten kota di…

Bandar Lampung, Intisarinews.co.id –  Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav  Roli Dewanto S.E.,M.Tr (Han), bersama Forkopimda Provinsi Lampung, menghadiri Rapat Paripurna (Rapurna) di Ruang sidang DPRD Provinsi Lampung Jl W. Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Senin (25/5/2026) Rapurna yang di gelar oleh DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II – Penyampaian laporan panitia khusus –  Persetujuan penetapan –  Konsep keputusan DPRD Provinsi Lampung, tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan Rapurna diawali dengan Laporan Panita khusus…

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Senin 25 Mei 2026. Juru Bicara Pansus LKPJ, AM Syafi’i, menyampaikan DPRD Provinsi Lampung memberikan delapan rekomendasi kepada Gubernur Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil telaah terhadap LKPJ Gubernur Lampung Tahun 2025, RKPD, RPJMD, hasil pembahasan bersama perangkat daerah,…

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah pusat mengumumkan perpanjangan kebijakan WFH satu kali dalam sepekan bagi ASN, yakni setiap Jumat, setidaknya untuk dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 1 April 2026 sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan Pemprov Lampung pada prinsipnya akan…

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026). Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah…