Bandar Lampung, (ISN) – Dalam demokrasi keikut sertaan masyarakat dalam memilih pemimpin ditentukan diantaranya oleh antusiasme warga untuk memilih pemimpinnya, jika tidak dipenuhi maka melanggar hak asasi manusia dan telah melakukan tindak pidana pemilu. Hal tersebut diungkapkan Gindha Ansori Wayka kuasa Hukum Pasangan Tony-Antoni Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Menurut nya adanya dugaan Genosida Demokrasi atas penghilangan hak pilih di Lampung Selatan. Gindha menyebut, pengaturan mengenai hak pilih diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak…
![]()
