Gelar PIP-WK, Kostiana: PIP-WK Sebagai Alat Membangun Bangsa Kita Sendiri

Bandar Lampung – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Kostiana menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Tanjung Senang, Sabtu (14/5/22). Dalam sambutannya, Kostiana mengatakan bahwa empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa. Sebab, banyak kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita. “Untuk itu, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini harus kita maknai sebagai alat untuk membangun bangsa kita sendiri,” ujar sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini. Melalui sosialisasi ini, tambah Kostiana, setidaknya dapat memberi pemahaman…

Loading

Read More

Mingrum Gumay Gelar IPWK di Lamteng

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung menggelar dialog interaktif Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA 1 N Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jum’at (13/05) Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan cara saling menghargai satu sama lain ,tidak memaksakan kehendak yang belum tentu diinginkan oleh orang lain atau kelompok. ” Contohnya kalau disekolah, tidak boleh membedakan atau mengkelompokan teman satu dengan lainnya, bahkan jangan sampai menghasut yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam kelompok ” Ujar Mingrum Ia juga…

Loading

Read More

Mingrum Gumay Paparkan Materi Sinergitas Pemda

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H., memberikan pamaparan materi dalam acara Rapat Koordinasi antar Instansi Perangkat Daerah. Dengan tema Sinergitas Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas di Hotel Radisson, Jumat (13/05) Pada kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkuitas tentunya dibutuhkan kebersamaan. ” Di mana peraturan daerah juga perlu disesuaikan dengan kearifan lokal dan pendekatan-pendekatan persuasif. Mingrum juga mengajak kepada perangkat daerah untuk bersama – sama memantau dan evaluasi baik rancangan peraturan daerah (raperda) maupun perda, “tutupnya  

Loading

Read More

DPRD Lampung Bentuk Pansus LHP-BPK RI

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung telah membentuk Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (Pansus LHP) BPK RI atas enam temuannya. Pansus akan bekerja maraton 17 hingga 20 Mei ini. Tim Pansus DPRD Provinsi Lampung di ketua Joko Santoso (PAN) dengan wakil Ketua Nurhasanah (PDIP) dan Sekretaris Ikhwan Fadil Ibrahim (Gerindra). Lalu, tim Pansus beranggotakan Ferliska Ramadita Johan, Ketut Rameo, Nurul Ikhwan, Ahmad Giri Akbar, Patimura, Supriyadi Hamzah, I Made Bagiasa, Darlian Pone, dan Deni Ribowo, Angga Satria Pratama, Budi Yuhanda, Siti Rahma, Soni Setiawan, Binti Amanah, Ismal Jafar, Junianto, dan…

Loading

Read More

Ketua DPRD Lampung Gelar IPWK di Terbanggi Besar

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menggelar dialog interaktif Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), di SMA 1 N Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Jum’at (13/5/22). Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengungkapkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan cara saling menghargai satu sama lain tidak memaksakan kehendak yang belum tentu diinginkan oleh orang lain atau kelompok. “Contohnya kalau disekolah, tidak boleh membedakan atau mengkelompokkan teman satu dengan lainnya, bahkan jangan sampai menghasut yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam kelompok,” ujar Mingrum. juga mencontohkan ketika menyikapi…

Loading

Read More

Ketua DPRD Lampung Gelar Dialog Interaktif IPWK Bersama SMA N 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah

Lampung Tengah – Ketua DPRD Provinsi Lampung menggelar dialog interaktif Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA 1 N Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jum’at (13/05) Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan cara saling menghargai satu sama lain ,tidak memaksakan kehendak yang belum tentu diinginkan oleh orang lain atau kelompok. ” Contohnya kalau disekolah, tidak boleh membedakan atau mengkelompokan teman satu dengan lainnya, bahkan jangan sampai menghasut yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam kelompok ” Ujar Mingrum Ia juga…

Loading

Read More

Tingginya Kasus Perceraian, Jadi Atensi Aprilliati Turun ke Dapil

Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung, Aprilliati melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Aprilliati menyampaikan tingginya kasus perceraian di Kota Bandarlampung menjadi perhatian khusus untuk menciptakan keharmonisan. “Ketahanan dalam keluarga itu penting untuk di jaga, supaya kasus-kasus perceraian, KDRT tidak terjadi sehingga terciptanya keluarga yang harmonis,” kata Aprilliati anggota Komisi V DPRD Lampung, Kamis (12/05/22). Kegiatan yang dilakukan di Campang Raya, Kota Bandarlampung bersama masyarakat sekitar, RT, RW, Ketua Lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh agama berjalan dengan lancar. “Dengan adanya sosialisasi ini saya berharap…

Loading

Read More

Sekwan DPRD Lampung Urai Temuan BPK RI

DPRD Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan dan kinerja Pemprov Lampung 2021. Sekretaris DPRD Lampung, Tina Malinda, menjelaskan pansus dibentuk berdasar usulan masing-masing fraksi di DPRD Lampung. “Ketetapan ini mulai berlaku sejak 12 Mei 2022 sampai masa berakhirnya pansus,” tandasnya, Kamis (12/5/2022). Pansus bekerja karena adanya enam temuan dalam laporan keuangan dan kinerja Pemprov Lampung 2021 (baca: Meski Ada Temuan, LHP Pemprov Lampung 2021 Raih Opini WTP). Pansus LHP BPK ini diketuai Joko Santoso dengan wakil dan sekretaris, Nurhasanah dan…

Loading

Read More

DPRD Lampung Ungkap Temuan BPK RI

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung mengungkapkan dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung belum mengembalikan anggaran yang menjadi temuan BPK RI saat sidang paripurna di Kantor DPRD Lampung, Kamis (12/5) lalu. Dua OPD tersebut yakni RSUDAM sebesar Rp 2,92 miliar ditambah sebesar Rp 73,38 juta lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. Sebelumnya dalam rapat paripurna, disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar. Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara…

Loading

Read More

DPRD Kota Metro Tolak Kenaikan Tarif PBB P2 Tahun 2022

Metro (ISN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menolak kenaikan tarif PBB P2 tahun 2022 dan meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat urgensi kenaikan pajak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD kota Metro, Fahmi Anwar, Dirinya mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan dan penjelasan dari pihak pemerintah kota Metro terkait hal tersebut, Kamis (12/5/2022). “Pertama kita masih pandemi. Masih pemulihan ekonomi. Selanjutnya kenaikan tidak ada penjelasan. Makanya kita pun kaget terima banyak keluhan warga,” ujarnya “Bahkan banyak pamong yang enggak berani bagikan ke rumah-rumah warga karena naiknya besar,” tambah Fahmi.…

Loading

Read More