BANDAR LAMPUNG (ISN) — DPRD Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki pembahasan pada tingkat selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, sejumlah catatan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, efektivitas program pembangunan, hingga pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, yakni Indra Feriza, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efisien, transparan, dan akuntabel.
Indra Feriza mengatakan DPRD memiliki posisi penting dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong agar prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi diterapkan secara konsisten sejak proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, pengelolaan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Fungsi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan, tetapi juga dengan memberikan masukan, kritik, serta saran konstruktif dalam proses penyempurnaan Raperda.
“Dalam posisi ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian yang konstruktif dalam memberikan masukan, kritikan, dan saran untuk membantu penyempurnaan rancangan peraturan daerah,” kata Indra dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada Jum’at 21 Agustus 2026.
Ia menilai proses pembahasan Raperda harus diarahkan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya pencapaian target, ketepatan waktu, serta efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.
Menurut Fraksi Golkar, setiap program yang telah direncanakan melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas serta dilaksanakan secara tepat sasaran.
Efisiensi anggaran juga dinilai perlu diperhatikan agar penggunaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat yang optimal.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandar Lampung pada prinsipnya menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
“Pada prinsipnya dapat menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Indra.
Persetujuan tersebut disertai harapan agar proses pembahasan berikutnya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Bandar Lampung selanjutnya akan memasuki tahapan sesuai agenda DPRD dan pemerintah daerah.
Catatan mengenai efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan keuangan, pencapaian target, serta optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi mampu memperkuat program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung.
