BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menetapkan 30 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (19/8/2025). Meski demikian, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung menilai hanya 10 Perda yang realistis bisa diselesaikan. “Targetnya memang 30 Raperda, tapi target realistisnya 10 Perda,” kata Juru Bicara Bapemperda DPRD Lampung, Hanifal. Hanifal menjelaskan, pada 2025 terdapat 6 Raperda inisiatif DPRD dan 2 prakarsa Pemprov Lampung yang telah disampaikan. Ditambah 2 Raperda luncuran DPRD dan 4 dari Pemprov, total ada 14 Raperda yang belum dibahas tahun…

Read More

BANDAR LAMPUNG Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Onetime.id, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan program prioritas rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (19/8/2025). Menurut Fatikhatul, Perubahan APBD 2025 merupakan momentum strategis untuk menajamkan arah kebijakan fiskal agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. “Setiap rupiah anggaran harus menjadi energi pembangunan yang nyata…

Read More

BANDAR LAMPUNG Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Onetime.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK. “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas…

Read More

BANDAR LAMPUNG Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Foto: Wildanhanafi/onetime.id. Onetime.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dinilai telah melampaui ambang batas 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Marindo tidak membantah temuan tersebut. Ia mengakui dalam postur Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, porsi belanja pegawai memang melebihi batas maksimal sebagaimana diatur Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara…

Read More

BANDAR LAMPUNG Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Lesty Putri Utami. Onetime.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami, meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta rekanan menyelesaikan proyek perbaikan jalan tepat waktu. Pasalnya, pengerjaan sudah memasuki triwulan ketiga. “Jangan sampai anggaran perubahan sudah bisa dilaksanakan tetapi pengerjaannya belum selesai. Ini harus menjadi evaluasi bagi BMBK bagaimana rekanan benar-benar menjadikan proyek itu prioritas,” kata Lesty melalui pesan suara WhatsApp, Selasa, (19/8/2025). Sebelumnya, Dinas BMBK Lampung melakukan monitoring ruas…

Read More

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung kembali menggelar rapat paripurna membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Agenda penting ini dipimpin Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung di gedung parlemen, Selasa (19/8/2025). Juru Bicara Bapemperda, Hanifal, mengungkapkan DPRD telah menyetujui 30 target Propemperda, meski dirinya mengakui capaian realistis kemungkinan hanya 10 Perda. “Targetnya memang 30 Raperda, tapi realistisnya hanya 10 yang bisa benar-benar tuntas,” ujarnya. Hanifal menerangkan, sepanjang 2025 ada 6 Raperda inisiatif DPRD serta 2 prakarsa Pemprov Lampung yang sudah masuk meja dewan. Ditambah lagi ada 2…

Read More

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK.   “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025).   Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah sesuai…

Read More

BANDARLAMPUNG – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar memperhatikan proporsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara tegas mengatur daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai – di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) – paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Ismet menilai hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar)…

Read More

Lampung – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang (UTB) bersama BEM Seluruh Indonesia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi serius kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Desakan ini disampaikan seiring dengan belum terselesaikannya konflik agraria yang melibatkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung. Presiden BEM UTB, Dedy Yansyah Putra, menegaskan bahwa apabila Menteri ATR/BPN gagal mengatasi persoalan tersebut, Presiden perlu mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya dari jabatan. “Konflik agraria bukan sekadar soal sengketa lahan, tapi soal keadilan…

Read More