Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar penyerapan aspirasi (reses) tahap III yang dilaksanakan di SMA MA Ma’Arif 06 Seputih Raman Lampung Tengah. Kamis (31/08/2023) Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kembali melaksanakan reses di MA’Marif untuk melihat bagaimana tindaklanjut dari realisasi aspirasi yang dilakukan sebelumnya. ”alhamdulillah tadi kita melihat sejumlah perubahan yang terjadi, ini satu kebahagian bagi saya sebagai wakil rakyat dapat memfasilitasi aspirasi yang disampaikan ” Ujarnya Ia juga menuturkan bahwa setiap sekolah memiliki persamaan hak yang sama dengan tujuan yang mulia,kita tidak boleh…

Lampung Tengah – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar penyerapan aspirasi (reses) tahap III yang dilaksanakan di SMA MA Ma’Arif 06 Seputih Raman Lampung Tengah. Kamis (31/08/2023) Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kembali melaksanakan reses di MA’Marif untuk melihat bagaimana tindaklanjut dari realisasi aspirasi yang dilakukan sebelumnya. ” alhamdulillah tadi kita melihat sejumlah perubahan yang terjadi, ini satu kebahagian bagi saya sebagai wakil rakyat dapat memfasilitasi aspirasi yang disampaikan ” Ujarnya Ia juga menuturkan bahwa setiap sekolah memiliki persamaan hak yang sama dengan tujuan…

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menanggapi beredarnya video pengakuan terkait penahanan ijazah pelajar di salah satu SMA di kabupaten Lampung Tengah yang viral di media beberapa hari terakhir. Jum’at (31/08/2023) Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan informasi tersebut diketahui pada saat awak media mengkonfirmasi dirinya untuk memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. “Iya konfirmasi melalui Tenaga Ahli saya, saya langsung memerintahkan untuk segera di urus dan dipastikan ijazah tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan “ Ujarnya Mingrum Gumay juga menyebutkan bahwa pada saat berkomunikasi melalui Tenaga Ahli kepada kepala…

Pembangunan Masjid Al Bakrie sesuai prosedur. Hal itu karena persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah yang di dalamnya termasuk penghapusan dan pengalihfungsian merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 331 yang terdiri dari 2 ayat yaitu : (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Ro. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf…

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Kostiana menggelar jalan sehat dan senam cinta tanah air (Sicita) bersama masyarakat Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Rabu (30/8/2023). Kostiana yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan itu juga membagikan doorprize kepada warga saat antusias memeriahkan HUT RI ke 78. “Jalan sehat dan senam sicita yang kita laksanakan ini menggandeng grup senam sehat ceria dari wilayah setempat, ini masih dalam rangkaian HUT RI, dan kita juga sekaligus membagikan hadiah-hadiah doorprize kepada warga,” ujarnya. Kostiana mengatakan, rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Kader…

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/8/2023). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 dalam rapat sebelumnya. “Kami…

Pembangunan masjid Al-Bakrie yang berada di pasar seni Enggal Pahoman, Bandarlampung sudah sesuai prosedur. Hal ini berdasarkan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah yang di dalamnya termasuk penghapusan dan pengalihfungsian merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 331 yang terdiri dari 2 ayat yaitu : (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Ro. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah…