Bandar Lampung — Dua Panitia khusus (Pansus), memiliki prinsip berbeda. Yaitu, Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Lampung dan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, pada pembahasan Pansus LKPJ DPRD Lampung, Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib hadir. Jika, diwakilkan maka diperintah putar balik dan dijadwal ulang. Sementara, pada Pansus LHP BPK RI, Kepala Dinas tidak wajib hadir, dan rapat pembahasan tetap berjalan. Meski, yang hadir hanya diwakilkan Sekretaris atau Bidang. Pantauan pewarta, rapat Pansus LKPJ yang digelar, Ba’da Dzuhur diruang rapat besar DPRD…

Read More

Bandar Lampung — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali data-data dan mengumpulkan keterangan, yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana. Terkait hal itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan siap membantu, dan membuka data – data kepada KPK jika diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut. Terlebih, dua OPD itu sendiri memang mitra kerjanya. “Sepanjang itu memang prosedural kita dorong. Bahkan, kami juga sedang lakukan pengawasan internal. Tapi, kalau ada pengawasan eksternal yang barang kali ingin memberi masukan, pasti kita dorong. Tidak ada…

Read More

Bandar Lampung — Persemian Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan proyek nasional kembali tertunda. Hal tersebut, disebabkan adanya dugaan Mafia tanah dalam pembebasan lahan masyarakat terdampak pembangunan belum terselesaikan. Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Provinsi Lampung, bersama Polda Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, Balai Besar Mesuji – Way Sekampung duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, khususnya Ganti Rugi lahan masyarakat terdampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Diruang rapat besar DPRD Provinsi Lampung. Senin (22/05/2023) Dalam kesempatan itu, Sekretaris…

Read More

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, meminta Mall Kartini ditutup. Hal tersebut, diduga kelengkapan berkas perijinan yang dikelola oleh PT. Anugerah Moka Mandiri, bertempat di Bandar Lampung belum lengkap. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun perusahaannya. Jika, perijinan sebuah perusahaan belum dilengkapi. Maka, wajib ditutup sampai semuanya selesai. “Apapun itu, ketika perusahaan ijinnya belum lengkap. Maka, wajib ditutup. Terlebih, perusahaan itu sendiri berkenaan dengan pusat keramaian, yaitu Mall,” kata Budiman, usai rapat dengan pendapat dengan PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini). Senin (22/05/2023).…

Read More

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, meminta Mall Kartini ditutup. Hal tersebut, diduga kelengkapan berkas perijinan yang dikelola oleh PT. Anugerah Moka Mandiri, bertempat di Bandar Lampung belum lengkap. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun perusahaannya. Jika, perijinan sebuah perusahaan belum dilengkapi. Maka, wajib ditutup sampai semuanya selesai. “Apapun itu, ketika perusahaan ijinnya belum lengkap. Maka, wajib ditutup. Terlebih, perusahaan itu sendiri berkenaan dengan pusat keramaian, yaitu Mall,” kata Budiman, usai rapat dengan pendapat dengan PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini). Senin (22/05/2023).…

Read More

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Senin, (22/05/2023). Dalam kesempatan itu, Mingrum menjelaskan bahwa pentingnya penyelarasan program dari pusat ke daerah hingga kabupaten/kota untuk dijadikan kerja kolaboratif sehingga dapat membantu percepatan implementasi program di daerah. “Ada sejumlah indikator yang dirasa menjadi skala priortias kerjasama dengan pemerintah pusat, salah satunya mengenai infrastruktur, karena ini jangan sampai berdampak terhadap monopolisasi baik orang, barang atau lainnya,” ujar Mingrum. Mingrum…

Read More

Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ketut Erwan mengatakan penyelesaian ganti rugi terhadap lahan masyarakat Lampung Timur harus segera diselesaikan. Karena, berdasarkan fakta di lapangan ada tujuh kavling, dan terkena dampak yang di seputaran lokasi dikelilingi genangan. “Saya tegaskan, ada tujuh Kavling tanah atas nama Pak Sogol CS itu, terkena sekeliling genangan.Tetapi, sampai saat ini enggak jelas. Tanah dia diukur saja belum,” kata Ketut Erawan, saat Rapat Dengar Pendapat, di Ruang Rapat Besar Komisi DPRD Lampung, Senin (22/05/2023). Tentu, kata Ketut melanjutkan. Ketimpangan ganti rugi kepada masyarakat…

Read More