Lantaran Kecewa Pada Pemkab Tubaba, Tiga Wadah Wartawan Suarakan Keteransparanan

TUBABA (ISN) – Forum wartawan media harian tulangbawang barat bersatu (FW-MTB), Pengurus daerah ikatan media online (PD-IWO) dan Dewan pimpinan cabang Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengaku, kecewa atas sikap pemerintah Kabupaten setempat yang tidak memperhatikan serta mempedulikan para insan pers. Bahkan diketahui, didalam anggaran yang digelontorkan Pemkab Tubaba, sebesar puluhan milyar untuk tanggulangi dampak Covid-19 ini, tidak ada sedikitpun perhatian kepada media dan insan pers. Jum’at, 15 Mei 2020. “lni sungguh disayangkan, dan sangat mengecewakan. Media dan pers juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat.…

Loading

Read More

DD-ADD 2019 Desa Bandar Kagungan Raya di Duga Asal Jadi Dan Mengandung Mark Up Anggaran

LAMPUNG UTARA (ISN) – Terlihat di dalam kantor desa Bandar Kagungan Raya Kegiatan Pembangunan yang menggunakan anggaran DD,ADD tahun 2019 tertempel APBDes dengan informasi secara garis besar dengan tanpa rincian per item pembangunan dan anggaranya.Di ketahui desa Bandar Kagungan Raya pada tahun 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) Rp 933.176.840 dana Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 463.818.683.Bantuan Keuangan Provinsi Rp 6.000.000. Dikonfirmasi pada Eliyanto selaku kepala desa Bandar Kagungan Raya kecamatan Abung Selatan, namun belum ada komentar terkait informasi secara jelas anggaran pada tahun 2019 lalu di desanya, dipergunakan untuk apa saja…

Loading

Read More

Realisasi DD-ADD Tahun 2019 Desa Trimodadi di pertanyakan

LAMPUNG UTARA (ISN) – Seperti yang di tegaskan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun. Semua aktifitas pengelolaan keuangan desa semestinya dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.Hal tersebut tentunya agar pemerintahan desa dapat menegelola dana desa secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil investigasi pada desa Trimodadi kecamatan abung selatan kabupaten Lampung Utara oleh tim media ini,atas realisasi pembangunan fisik dan non fisik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 di desa tersebut, belum nampak ketransparanan.Senin (23/03) Pasalnya saat di konfirmasi…

Loading

Read More

Anggaran Pembangunan Desa Wonomarto di Nilai Belum Sepenuhnya Transparan

  LAMPUNG UTARA (ISN) – Dikutip dari We Online Pemerintah daerah dan aparat desa diharapkan dapat mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Seperti yang di katakan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019 lalu. Isma Yatun. ” Semua aktifitas pengelolaan keuangan desa sebaiknya dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah,” tegasnya. Hal tersebut hampir berbanding terbalik pada desa wonomarto kecamatan Kotabumi Utara kabupaten Lampung Utara. Menurut baner yang tertempel di kantor  desa,hanya  secara…

Loading

Read More

Heri Kades Mekar Asri Tidak Transparan Pembangunan,AJOI Lampura Angkat Bicara

LAMPUNG UTARA (ISN) –Tidak transparan terkait pembangunan dan anggaran di desa Mekar Asri kecamatan Sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara.Heri selaku kepala desa butuh pengawasan ketat dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.rabu 27/11/2019. Diberitakan sebelumnya terkait pembangunan yang ada di desa Mekar Asri kecamatan Sungkai Tengah yang berjudul ( Anggaran Bangunan Desa Mekar Asri Tidak Jelas)dan (Bangunan Desa Mekar Asri Di Duga Anggaran Siluman)yang mana di jelaskannya Heri bahwa pembangunan berupa tower air yang ada desanya,itu adalah pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang mana anggarannya di…

Loading

Read More

Bangunan Desa Mekar Asri di Duga Anggaran Siluman

  LAMPUNG UTARA (ISN) – Mengenai dana desa menurut buku yang berjudul (Buku Pintar Dana Desa) di terbitkan Direktorat Jendral Perimbangan keuangan,Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.senin…

Loading

Read More