Oleh: Hengki Irawan, Lagi Jadi Mahasiswa
Apakah seorang wartawan harus berpendidikan tinggi?
Pikiran ini muncul ketika ada kelompok yang menyatakan wartawan otaknya harus rada pintar, memicu perdebatan otot menuntutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi dari yang sudah ditempuh dan ini mungkin keterlaluan. Namun, di baliknya ada persoalan yang cakup penting: seberapa apa seorang wartawan yang dibutuhkan masyarakat hari ini?
Dunia media berubah sangat cepat. Informasi tidak lagi hanya dari koran, radio, atau televisi. Media sosial membuat siapa pun bisa menjadi penyebar berita, menyebarkan kabar berita orang dalam hitungan menit. Di tengah keadaan seperti ini, keberadaan wartawan justru semakin penting. Sebab wartawan bukan hanya orang yang pandai menulis. Ia bertugas mencari fakta, memeriksa kebenaran, mengerti konteks, lalu menyampaikannya kepada publik secara bertanggung jawab.
Karena itu, saya berpendapat bahwa pendidikan formal penting bagi wartawan. Tetapi, saya juga tidak setuju jika ijazah dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah seseorang layak menjadi wartawan profesional.
Wartawan Bukan Sekadar Pandai Menulis
Menjadi wartawan tidak cukup hanya dengan kemampuan merangkai kata dan keberanian bertanya kepada narasumber. Di balik setiap berita ada proses panjang yang menuntut ketelitian.
Seorang wartawan harus memeriksa informasi, mencari sumber pembanding, membaca data, memahami etika, melakukan investigasi, dan mengetahui konsekuensi hukum dari berita yang dibuatnya. Semua itu butuh pengetahuan, bukan sekadar keterampilan menulis.
Tanggung jawab semakin berat era digital. Berita palsu bisa menyebar lebih cepat dibandingkan fakta yang terverifikasi. Foto dan video bisa diedit sedemikian rupa sehingga tampak meyakinkan. Bahkan kecerdasan buatan kini mampu menghasilkan tulisan, gambar, dan suara yang sulit dibedakan dari yang asli.
Dalam situasi seperti ini, wartawan tidak boleh hanya menjadi orang yang paling cepat mengunggah berita. Ia harus menjadi orang yang paling teliti memastikan kebenaran sebelum berita tersebar. Di sinilah kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Pengalaman membentuk karakter seorang wartawan, tetapi pendidikan yang baik dapat memberikan dasar berpikir yang kuat.
Sejarah Pers Indonesia Memberikan Pelajaran
Kalau merenungi perjalanan pers, persoalan pendidikan sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa kolonial, kita mengenal tokoh-tokoh yang menjadikan pengetahuan sebagai modal utama dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Salah satu tokoh yang tidak bisa dilupakan adalah Tirto Adhi Soerjo. Ia menempuh pendidikan di HBS dan kemudian masuk STOVIA, sekolah kedokteran untuk kaum bumiputera. Pendidikan kedokterannya tidak sempat selesai karena ia memilih jalan jurnalistik.
Pilihan itu kemudian membawanya mendirikan Medan Prijaji, salah satu tonggak penting sejarah pers Indonesia. Bagi Tirto, bukan sekadar tentang menyebarkan kabar. Pers dijadikan alat untuk membela masyarakat, menyuarakan keadilan, sekaligus mengkritik kekuasaan.
Menariknya, pendidikan Tirto tidak berhenti di bangku sekolah. Ia belajar dari pengalaman dan orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalannya, ia banyak dibimbing oleh Ki Hajar Dewantara yang didorong untuk memahami hukum serta tata pemerintahan. Pengetahuan itulah yang membuat kritisnya terhadap kekuasaan semakin tajam.
Dari Tirto kita belajar bahwa pendidikan dan pengalaman tidak saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi.
Mochtar Lubis: Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
Nama lain yang layak disebut adalah Mochtar Lubis. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian di Sekolah Menengah Ekonomi di Kayutanam. Dari pendidikan itu, ia mendapatkan bekal pengetahuan ekonomi sekaligus wawasan sosial dan politik serta kemampuan berbahasa asing.
Namun, perjalanan intelektual Mochtar Lubis tidak berhenti di sekolah. Ia terus belajar secara mandiri dan memperluas wawasan melalui pergaulan serta perjalanan internasional. Dari sanalah terbentuk sosok wartawan yang kritis, berani, dan tajam dalam melihat persoalan.
Bagi Mochtar Lubis, gelar maupun ijazah hanyalah salah satu tahap dari perjalanan belajar. Seorang wartawan justru dituntut untuk terus membaca, bertanya, berdiskusi, terus belajar, dan mengikuti perkembangan zaman.
Dengan kata lain, wartawan yang baik adalah pembelajar sepanjang hayat.
Dari Goenawan Mohamad hingga Najwa Shihab
Dunia pers Indonesia juga memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan wartawan sangat beragam. Goenawan Mohamad, misalnya, dikenal sebagai wartawan dan esaias yang tak selesai tamat perkuliahan. Wawasan intelektual dan pengalaman lintas bidang menjadikannya jurnalis yang berkelebihan pada penyampaian fakta, juga mampu menggambarkan persoalan yang diduga lebih luas.
Generasi berikutnya memberi contoh yang menarik melalui Najwa Shihab. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia kemudian memperoleh gelar Master of Laws di Melbourne Law School. Latar belakang hukum tersebut membantunya dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik, terutama ketika mengangkat persoalan hukum, kebijakan, dan isu publik.
Dari contoh tersebut terlihat bahwa wartawan yang hebat berasal dari jurusan jurnalistik maupun bukan.
Justru, latar belakang yang berbeda menjadi kekuatan. Sarjana hukum dapat membedah laporan kebijakan dan politik. Sarjana ekonomi bisa lebih tajam membaca persoalan ekonomi. Lulusan pertanian dapat memahami persoalan pangan dan agraria. Lulusan teknik bisa lebih cermat membedah mengenai industri dan teknologi.
Yang penting adalah kemampuan menggabungkan pengetahuan itu ke dalam kerja jurnalistik.
Tetapi, Apakah Wartawan Tanpa Gelar Sudah Profesional?
Titik ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai pembicaraan tentang pentingnya pendidikan berubah menjadi anggapan bahwa wartawan yang tidak memiliki gelar sarjana tidak profesional.
Anggapan seperti itu tidak tepat. Sejarah pers Indonesia menunjukkan bahwa banyak orang bergelut jurnalistik tanpa gelar, membentuk, berguru kepada senior, dan berkarya dengan sepenuh dedikasi.
Sebaliknya, gelar sarjana bukan jaminan otomatis seseorang akan menjadi wartawan yang baik. Pendidikan tinggi tidak akan berarti jika seorang wartawan tidak mampu memeriksa fakta, tidak memahami etika, atau tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
Jadi, persoalan bukan semata-mata ada atau tidaknya ijazah. Persoalan utamanya adalah kompetensi.
Pendidikan formal merupakan salah satu jalan untuk membangun kemampuan. Namun, ia harus dilengkapi dengan pelatihan jurnalistik, pengalaman lapangan, kebiasaan membaca, kemampuan berkomunikasi, pemahaman teknologi, pemahaman hukum pers, dan komitmen untuk terus belajar.
Pers Membutuhkan Wartawan yang Berpengetahuan
Menurut saya, pendidikan mendasar bagi seorang wartawan diarahkan pada perkara yang lebih besar: kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Sebuah berita yang tidak tepat bisa merugikan kepercayaan. Berita yang benar menyampaikan fakta secara sepenuhnya, menyadarkan masyarakat, memicu pemikiran. Sosial Kerana itu, setiap wartawan memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wartawan tidak cukup hanya tahu apa yang sedang terjadi. Ia juga perlu memahami mengapa peristiwa itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Untuk itu, wartawan perlu memiliki wawasan luas. Ia perlu memahami sejarah, memahami hukum, mengerti perspektif politik dan ekonomi, mengerti persoalan sosial, memahami teknologi, serta memiliki kepekaan terhadap masalah kemanusiaan.
Semakin besar pengaruh media, semakin besar pula tuntutan agar wartawan meningkatkan kapasitas dirinya.
Pendidikan Formal Harus Diperkuat dengan Pendidikan Profesi
Menurut saya, pilihan yang tepat adalah memperkuat bagaimana membekali wartawan sarjana atau tidak. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang memadukan pendidikan formal dan pendidikan profesi berkelanjutan.
Perguruan tinggi dapat membekali bakat, kemampuan riset, wawasan akademik, dan penguasaan bidang tertentu. Pendidikan jurnalistik membekali keterampilan teknis. Pengalaman di lapangan mengajarkan bagaimana menghadapi situasi nyata. Sementara standar kompetensi memastikan setiap pegawai berperilaku tetap bertanggung jawab dan taat aturan.
Dengan bekal tersebut, wartawan tidak hanya dituntut menjadi orang yang cepat menyampaikan berita, ia juga mampu mempertanggungjawabkan kepada publik secara langsung: yang terpercaya, yang teruji, yang mampu menjelaskan, dan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pada Akhirnya, yang Dipertaruhkan adalah Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, pers butuh kepercayaan.
Ketika masyarakat mendengar berita yang benar, mereka merasa terlayani bukan hanya oleh wartawan atau perusahaan media. Kepercayaan terhadap pers secara keseluruhan ikut dipertaruhkan.
Karena itu, pendidikan formal bagi wartawan sebaiknya tidak dipandang sebagai beban atau sekadar syarat administratif. Pendidikan lebih dilihat sebagai sarana investasi untuk masa depan pers itu sendiri.
Tirto Adhi Soerjo menunjukkan bagaimana pengetahuan digunakan untuk melawan ketidakadilan. Mochtar Lubis memberi teladan ketekunan dan pembelajaran sepanjang hayat. Goenawan Mohamad menunjukkan bagaimana wawasan intelektual dapat memperkuat karya jurnalistik. Sementara Najwa Shihab memperlihatkan bagaimana pendidikan di luar jurnalistik, dalam hal ini hukum, dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi seorang wartawan.
Jadi, apakah pers memerlukan wartawan berpendidikan formal? Jawabannya: sangat penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran profesionalisme.
Wartawan yang baik bukan hanya wartawan yang memiliki ijazah. Ia adalah wartawan yang memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, integritas, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar.
Sebab tawaran pada akhirnya tidak hanya bekerja dengan kata-kata. Ia bekerja dengan kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan pengetahuan, ketelitian, keberanian, serta tanggung jawab.
