BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 6 Mei 2026.
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan ada tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan hasil positif. Karena itu, pemerintah daerah kini memfokuskan perhatian pada upaya menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Lampung.
Mirza meminta seluruh jajaran tidak terlena hanya pada capaian angka statistik inflasi semata, melainkan juga memperhatikan kondisi riil di lapangan.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Mirza.
Ia menyoroti sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi, seperti minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Karena itu, ia meminta OPD terkait memastikan ketersediaan stok, kestabilan harga di pasar, serta kelancaran distribusi komoditas.
Selain pengendalian harga, Pemprov Lampung juga mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi produksi pangan.
Mirza meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi yang terukur dan dapat segera dieksekusi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi daerah.
Adapun langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah antara lain operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD juga diminta menyiapkan rencana mitigasi secara lebih terstruktur untuk triwulan berikutnya agar pengendalian inflasi berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
