Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, yang diwakili Ketua Pokja PAUD Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Rurianti Marindo, menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Pengimbasan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) jenjang PAUD Taman Kanak-Kanak bertempat di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Rabu (20/8/2025). Dalam sambutannya, Agnes menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru PAUD merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis. “Pembelajaran di era sekarang tidak cukup hanya menyentuh aspek kognitif.…

Read More

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Implementasi aplikasi SRIKANDI V3 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Kerja Sekda, Rabu (20/08/2025). Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) hadir sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini bertujuan mempermudah tata kelola kearsipan, mulai dari pembuatan naskah dinas, proses pengiriman, penerimaan, penjadwalan, hingga pendisposisian dokumen secara digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Diduga seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan pada Rabu dini hari, 20 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul dugaan bahwa korban mengikuti instruksi untuk hadir ke kampus pada pukul 3 subuh. Instruksi tersebut diduga berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNILA. Hingga kini, pihak BEM UNILA masih bungkam terkait peristiwa meninggalnya mahasiswa tersebut. Namun, beredar tangkapan layar pesan yang diduga instruksi resmi BEM, meminta mahasiswa hadir…

Read More

Bandar Lampung, 19 Agustus 2025. Momen bahagia mewarnai pelaksanaan forum Keluarga yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung, Selasa (19/8). Sebanyak 20 Orangtua/wali dari anak binaan menghadiri kegiatan forum keluarga, dalam suasana penuh kehangatan dan haru. Sesi Forum ini bertujuan memperkuat dukungan emosional serta mempererat hubungan keluarga sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Kepala LPKA Kelas II A Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Afan Aprian, selaku Kasi Pembinaan, dalam sambutannya…

Read More

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (19/8/2025). Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dibahas mulai dari Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta Nota Keuangan, sampai dengan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan…

Read More

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK.   “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025).   Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah sesuai…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dinilai telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Marindo mengakui bahwa dalam postur Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, persentase belanja pegawai memang melewati ambang batas yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Ya, kami mengakui bahwa belanja pegawai pada Perubahan APBD…

Read More

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK. “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah sesuai rambu-rambu kebijakan…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dinilai telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).   Marindo mengakui bahwa dalam postur Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, persentase belanja pegawai memang melewati ambang batas yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.   “Ya, kami mengakui bahwa belanja pegawai pada…

Read More

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menetapkan 30 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (19/8/2025). Meski demikian, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung menilai hanya 10 Perda yang realistis bisa diselesaikan. “Targetnya memang 30 Raperda, tapi target realistisnya 10 Perda,” kata Juru Bicara Bapemperda DPRD Lampung, Hanifal. Hanifal menjelaskan, pada 2025 terdapat 6 Raperda inisiatif DPRD dan 2 prakarsa Pemprov Lampung yang telah disampaikan. Ditambah 2 Raperda luncuran DPRD dan 4 dari Pemprov, total ada 14 Raperda yang belum dibahas tahun…

Read More