Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung (ISN)- demokrasi modern, transparansi dan keterbukaan informasi publik bukan sekadar jargon, melainkan fondasi kepercayaan antara negara dan warganya. Di tingkat daerah, kehadiran Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi instrumen penting untuk menjaga hak publik atas informasi dan memastikan arus penyiaran berjalan sehat. Namun, di Provinsi Lampung, fondasi itu tengah diguncang. Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menunda rekrutmen anggota KI dan KPID dengan dalih “efisiensi anggaran” serta alasan administratif. Dalih ini segera menimbulkan tanda tanya: apakah benar ini soal keuangan semata,…

Read More

Lampung – Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik, Benny N.A Puspanegara, mengingatkan Kepala Dinas Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo agar tidak menyampaikan penjelasan asal-asalan. Benny mengatakan, bahwa keberadaan keberadaan Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) masih diperlukan, Maka dari itu Pemprov Lampung, yakni, Diskominfotik Lampung sudah seharusnya membuka rekrutmen baru pada dua lembaga tersebut. “Kita ini tidak hidup di ruang hampa. Publik sekarang sudah cerdas, jadi jangan beri jawaban janggal hanya demi cari aman. Persoalannya bukan soal lama atau barunya seseorang di satu jabatan, tapi soal…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Ridho Juansyah, SH & Rekan (RJR) meminta Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Waykanan menerapkan Pasal 315 UU No. 20 Tahun 2009 tentang LLAJ kepada pengurus PT Bintang Trans Kurniawan, terkait laporan laka lantas Aprohan Saputra. Permintaan itu disampaikan dengan melayangkan surat permohonan nomor 013/B/RJR/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025 via Kantor Pos ditujukan langsung ke Kasat Lantas Polres Waykanan dan ditembuskan ke Kapolda Lampung, Kabid Propam Polda Lampung, dan Kapolres Waykanan. Ridho Juansyah menyebutkan, berdasarkan Legal Opinion dari Ahli Hukum Pidana Gunawan Jatmiko, SH, MH menyatakan…

Read More

Bandar Lampung (ISN) — SMK Negeri 4 Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Lampung 2025. Sejumlah siswa berhasil meraih Juara 1 di berbagai bidang lomba dan berhak mewakili Lampung ke tingkat nasional. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisi SMKN 4 sebagai salah satu sekolah vokasi terbaik di Provinsi Lampung. Salah satu torehan gemilang datang dari Nayla Puspita, siswi kelas XII Perhotelan 2, yang sukses meraih Juara 1 LKS Bidang Hotel Reception dan menyabet Medallion for Excellence Tingkat Nasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata…

Read More

Bandar Lampung – Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dari Ruang Command Center Lt.2, Senin (25/8/2025). Berdasarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, perkembangan harga pangan pada minggu ketiga Agustus 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 38 provinsi di Indonesia, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 23 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil. Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan…

Read More

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan pengelolaan anggaran dan asset pemerintah Daerah secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin apel mingguan dan apel kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri komplek Kantor Gubernur, Senin (25/08/2025). Apel kendaraan dinas roda empat merupakan bagian dari tertib administrasi, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Apel ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  Pj. Gubernur Lampung Kukuhkan 4 Pejabat Sebagai Pjs. Bupati/Walikota Kegiatan ini…

Read More

Bandarlampung (ISN) — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandarlampung audiensi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung di Kantor Walikota, pada Senin 25 Agustus 2025. Pasca Pelantikan DPD KNPI Kota Bandarlampung masa bhakti 2025-2028, pengurus DPD KNPI Bandarlampung diminta langsung oleh Walikota Bandarlampung Bunda Eva Dwiana untuk menghadap, hal ini tentu dalam rangka melaporkan juga koordinasi terkait arah gerak KNPI selama 1 periode kedepan dibawah kepemimpinan Bung Erlan Heryanto. Tak dipungkiri bahwa peran pemuda di Kota Bandarlampung menjadi faktor yang paling utama dalam menunjang kemajuan Kota Bandarlampung, maka dari itu pertemuan audiensi…

Read More

Bandar Lampung (ISN)- Federasi Serikat Pekerja Jasa dan Keuangan (FSPJK) menuding Allianz Life Indonesia melakukan praktik union busting melalui kebijakan perusahaan yang disebut “Gearshift”. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan ketenagakerjaan, tetapi juga melemahkan posisi serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Dalam keterangannya, FSPJK menyebut bahwa program “Gearshift” memindahkan pekerjaan teknologi informasi dari Indonesia ke Malaysia dan menyerahkannya kepada perusahaan mitra, Accenture. Dampaknya, 135 karyawan Allianz Life Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, hanya 11 karyawan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, sisanya tidak tercatat secara resmi. “Lebih ironis…

Read More

BANDAR LAMPUNG Anggota DPRD Lampung Fraksi PKB Munir Abdul Haris. Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Lampung mendukung langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendata dan memverifikasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) oleh perusahaan penyelenggara jaringan fiber optik. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai upaya tersebut berpotensi besar menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi. “Penggalian potensi pajak ini sudah saya usulkan setelah berdiskusi dengan Kadin Jakarta. Ternyata potensinya cukup besar untuk PAD kita,” kata Munir, Senin (25/8/2025). Menurutnya, pemetaan lokasi kabel fiber optik…

Read More

Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung memberi dukungan penuh terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendata dan memverifikasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) oleh perusahaan penyelenggara jaringan fiber optik. Langkah ini dinilai strategis, sebab perusahaan telekomunikasi yang menggelar kabel fiber optik memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga retribusi pemakaian ruang publik seperti trotoar dan saluran bawah tanah. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyebut langkah tersebut bukan hanya menertibkan penggunaan ruang publik, tetapi juga membuka…

Read More