Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Read More

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Read More

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung pada Senin, (12/01/2026). Audiensi tersebut dihadiri perwakilan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya yang tergabung dalam Pokmas. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait persoalan sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.…

Read More

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…

Read More

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…

Read More

Bandar Lampung – Puluhan pejabat dan staf organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung kembali turun tangan. Setelah pekan lalu membersihkan kawasan Pulau Pasaran, Kota Karang, Telukbetung Timur, pada Jumat, 6 Februari 2026. Hari ini giliran halaman Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandarlampung, menjadi lokasi kurve atau gerakan bersih-bersih, Jumat pagi, 13 Februari 2026. Kegiatan yang melibatkan pejabat eselon II dan III serta pegawai Pemprov Lampung itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kurve/Gerakan Bersih-Bersih…

Read More

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, ST, menanggapi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 5,35 persen atau menjadi Rp3.047.734. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan ikhtiar negara dalam menjaga martabat pekerja di tengah tekanan inflasi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. “Kenaikan UMP harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial bagi pekerja, agar penghasilan yang mereka terima semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” kata Yusnadi. Ia menilai, kebijakan tersebut membawa harapan baru bagi pekerja karena berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, kata dia, selama ini menjadi penopang utama…

Read More