KALIANDA – Sejumlah kejanggalan yang terjadi pada realisasi anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DPTPHBun) Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2021, memantik sorotan Liga Pemuda Indonesia (LPI) Lampung. Menurut LPI, realisasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi tentang pertanian dan perkebunan di Lamsel semestinya berbasis manfaat dengan skala prioritas. Bukan justru sebagai sarat bagi oknum meraup keuntungan. “Dari realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan, apakah besar manfaatnya untuk masyarakat ?. Sebab pada prinsipnya, setiap penggunaan anggaran negara manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bukan untuk meraih keuntungan person…
![]()
